DPRD Dukung Kenaikan Tunjangan RT/RW

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berencana menaikkan tunjangan pengurus RT/RW sebesar Rp 500 ribu mulai 2018 mendatang.
"Kami mengapresiasi dan mendukung kenaikan tunjangan RT/RW dalam Rancangan APBD 2018," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, Minggu (26/11).
Menurut Suhaimi, pengurus RT/RW merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan selain para lurah dan camat. Namun hingga kini belum ada payung hukum yang kuat untuk melegalkan keberadaan RT/RW.
"Padahal dengan beban kerja yang berat serta untuk menaikkan nilai tunjangan memerlukan landasan hukum untuk memperkuat peran dan fungsi RT/RW," katanya.
Suhaimi menyarankan agar status RT/RW disamaratakan dengan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Sementara ini, pihaknya masih menunggu realisasi dari kebijakan gubernur terkait RT/RW dan perangkat wilayah lainnya.
"Contohnya, kami ingin tahu bagaimana kebijakan untuk petugas jumantik, PKK dan para guru PAUD," tandasnya. (dil/jpnn)
Menurut Suhaimi, pengurus RT/RW merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada warga
Redaktur & Reporter : Adil
- Komisi B DPRD DKI Tegaskan Subsidi Air Hanya untuk Masyarakat Kecil
- DPRD DKI Dukung Program Water Purifier PAM Jaya
- Reses DPRD DKI, Alia Noorayu Laksono Serap Aspirasi Masyarakat Jakarta Timur.
- Tahun ke-12, Nara Kreatif Meluluskan 778 Siswa, Anies Baswedan Beri Pesan Khusus
- Wakil Ketua DPRD DKI Minta Aparat Tertibkan Oknum P3SRS Menyalahgunakan Air Tanah
- Komisi B DPRD DKI Beri Apresiasi Sekaligus Ingatkan Hal Penting Ini Kepada PAM Jaya