DPRD Ingatkan Pemprov tak Malu Bikin Acara di Ibukota Kaltara

jpnn.com - TANJUNG SELOR – Selasa (6/1), hari ini, merupakan hari kedua anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai berkantor sejak terbentuk dan dilantik 30 Desember 2014 lalu. Program dan kebijakan yang dilakukan Pemprov Kaltara kini mulai ada yang mengkritisi.

Wakil Ketua sementara DPRD Kaltara, Abdul Jalil Fatah meminta pemerintah provinsi menempatkan pembangunan di perbatasan masuk dalam skala prioritas.

Lumbis Ogong dan Krayan, dua daerah yang berada di Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah di perbatasan RI-Malaysia yang masih terisolir dan butuh perhatian. Menurut legislator asal Partai Golkar itu, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan dua daerah itu.

"Ketika ini telah berjalan dengan baik maka dilanjuti dengan persoalan pendidikan dan kesehatan," kata Jalil, Selasa (6/1).

Anggota DPRD Kaltara, Abdul Rasid menekankan, perlu adanya konsistensi dalam pembangunan di Kaltara ini, terutama infrastruktur dan sarana prasarana yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

Sebab dengan APBD Kaltara sebesar Rp 1,5 triliun yang tergolong masih minim, dia mengajak pemerintah dan legislatif harus bersinergi dalam memanfaatkannya.

“Oleh karena itu, pemerintah dan DPRD perlu secara bersama-sama melakukan kajian-kajian secara faktual dalam pembangunan Kaltara ini," tegasnya.

Mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Bulungan itu menyoroti aktivitas pemerintah provinsi yang sering diadakan di luar ibukota Kaltara.