DPRD Jogja Ancam Boikot Dana Pilkada

”Agenda terbesar ada rapur ini adalah membawa masalah ini ke DPRD DIJ, agar mereka juga menolak mengeluarkan dana APBD untuk pilgub. Karena, masyarakat Jogja jelas menginginkan penetapan. Kalau pun harus pemilihan ini jelas akan menghamburkan uang rakyat,” jelasnya.

 

Di lain pihak, Anggota DPRD Kota Jogja dari Fraksi Demokrat Ign Sunaryo mengaku pihaknya masih menunggu instruksi dari DPP. Sebab, saat ini pengurus DPC Demokrat Kota Jogja tengah dipanggil DPP.

”Secara resmi, kami masih menunggu bagaimana instruksi dari DPP yang mengundang DPC ke Jakarta untuk berdikusi tentang masalah keistimewaan ini,” imbuhnya.Tapi, secara pribadi, sebenarnya dirinya mendukung penetapan untuk pengisian gubernur DIJ. ”Ini bukan statemen resmi fraksi lo. Karena sekarang pimpinan DPC masih berada di Jakarta,” terangnya.

Dukungan penetapan juga dilakukan warga pendatang dari luar Jogja. Daniel Damaledo, tokoh masyarakat NTT di Jogja tegas untuk mendukung penetapan untuk proses pengisian gubernur. Itu sesuai dengan kehendak rakyat DIJ. ”Kalau referendum hanya akan mubadzir. Justeru itu kebijakan yang tak perlu karena jelas seluruh warga DIJ mendukung penetapan gubernur,” tandasnya. (eri)