DPRD Karo Kebal, Gugatan si Molek Bakal Kandas

jpnn.com - JAKARTA -  Langkah Mendang Molek br Ginting yang melaporkan Ketua DPRD Karo, Efendi Sinukaban dan wakilnya, Ferianta Purba, dipastikan bakal kandas.

Pasalnya, laporan perempuan yang namanya disebutkan dalam dokumen keputusan DPRD Karo Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 20 Desember Tahun 2013 tentang pendapat DPRD Karo terhadap dugaan pelanggaran etika dan perundang-undangan yang dilakukan Bupati Karo Kena Ukur Jambi itu, bakal dihadang ketentuan mengenai hak imunitas anggota DPRD.

Hak imunitas ini memberikan jaminan bahwa para wakil rakyat kebal, tidak dapat dituntut secara hukum gara-gara menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

Ketentuan tersebut tertuang di UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Persisnya, Pasal 366 ayat  (1) berbunyi, "Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak imunitas".

Selanjutnya, Pasal 336 ayat (2) berbunyi, "Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota".  Dalam bagian Penjelasan pasal tersebut, dinyatakan "cukup jelas".

Seperti diberitakan, Mendang Molek br Ginting melaporkan kedua pimpinan DPRD Karo itu ke Poldasu. Laporan tersebut tertuang dalam STPL/323/III/2014/SPKT III tertanggal 13 Maret 2014.

Langkah yang diambil Molek, karena dirinya merasa tidak senang dan sangat keberatan namanya dikait-kaitkan dengan Bupati Karo.
 
Dia menuding Efendi dan Ferianta melanggar Pasal 310 subs 315 KUHPidana.Dimana, keduanya disebut dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, baik secara tertulis maupun lisan. Sebelum membuat laporan resmi ke Poldasu, Molek sudah membuat pernyataan di atas kertas bermaterai bahwa tidak mempunyai hubungan apa-apapun dengan Kena Ukur.

Kena Ukur sendiri menilai menilai DPRD Karo bertindak sesuka hati. Demi kepentingan politik, para wakil rakyat itu ditudingnya kerap mengabaikan aturan dan tata tertib yang harus dipedomani sebagai anggota DPRD.