DPRD Kecewa Pemekaran Morowali Utara Ditunda

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah, Abuddin Halilu menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Komisi II DPR yang tidak memasukkan pembahasan pemekaran Morowali Utara dari Kabupaten Morowali ke dalam agenda kerja Komisi II DPR pada tahun sidang III yang dimulai Januari 2013 ini. Padahal, syarat-syarat pemekaran Morowali Utara sudah terpenuhi seluruhnya.

Abuddin mengungkapan, rencana pemekaran Morowali Utara itu pada masa-masa sidang DPR sebelumnya telah masuk dalam agenda DPR tentang pembahasan 19 daerah otonomi baru (DOB). Untuk tahap pertama, DPR telah meloloskan lima DOB, sedangkan tahap II dan tahap III masing-masing tujuh DPB. Sementara Morowali Utara masuk pada pembahasan tahap III bersama Musi Rawas, Konawe Kepulauan, Kota Raha, Muna Barat, Buton Tengah, dan Buton Selatan.

"Padahal, persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana yang dievaluasi oleh Dirjen Otda Kemendagri, Morowali Utara telah memenuhi syarat untuk dimekarkan," kata Abuddin usai diterima Komisi II, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (14/1).

Dikatakannya, penyebab tidak dibahasnya pemekaran Morowali Utara dalam masa sidang III DPR ini karena adanya surat yang menyatakan belum saatnya daerah itu dimekarkan dari Kabupaten Morowali. Alasannya, masih adanya pertikaian dua kecamatan yakni Mori dan Bungku yang rebutan soal penetapan ibukota kabupaten.