DPRD Kota Bogor Gelar Sidak ke OPD, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

jpnn.com, BOGOR - Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) pada Jumat (15/11).
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kinerja pemerintahan tetap optimal dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menjelaskan bahwa sidak ini melibatkan Komisi I yang mengunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) serta lahan calon kantor Kelurahan Pakuan, dan Komisi II yang menyambangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Kami ingin memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di jalurnya, termasuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait layanan di instansi pemerintah Kota Bogor,” ujar Rusli.
Ketua Komisi I, Karnain Asyhar, menyoroti penurunan kunjungan masyarakat ke MPP di Lippo Plaza Kebun Raya.
Dia meminta Pemerintah Kota Bogor meningkatkan promosi dan pelayanan MPP, serta mengintegrasikan layanan antara lembaga vertikal dan pemerintah daerah.
“Dengan sewa senilai Rp 1,3 miliar, Pemkot Bogor harus memberikan pelayanan optimal. Integrasi layanan juga perlu ditingkatkan agar lebih efektif,” tegasnya.
Karnain juga berharap pembangunan Kantor Kelurahan Pakuan bisa terealisasi pada 2025 untuk meningkatkan pelayanan kepada warga.
DPRD Kota Bogor menggelar sidang ke OPD guna memastikan pelayanan tetap optimal.
- Tagana Kota Bogor Sampaikan Kebutuhan Ambulans, DPRD Janji Beri Dukungan
- Warga Tagih Kejelasan Status Tanah Fasos-Fasum di Taman Cibalagung
- Pemkot Bogor Didorong Bertindak Tegas Memberantas Minol Ilegal
- Peran Media di Era Digital Makin Krusial, Pers Diminta Jaga Profesionalisme
- DPRD Kota Bogor Dorong Digitalisasi Perizinan untuk Transparansi dan Efisiensi
- Ratusan Pegawai Non-ASN Seperti Ini Terancam Diputus Kontrak