DPRD Malang Korup Berjemaah, Sudah 41 Jadi Tersangka Rasuah

jpnn.com, JAKARTA - Kekhawatiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bahwa mayoritas anggota DPRD Kota Malang bakal menyandang status tersangka korupsi akhirnya terbukti. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang berisi penetapan 22 wakil rakyat di DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Sebelumnya, KPK sudah menjerat 19 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap untuk revisi APBD 2015 itu.

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 22 orang menjadi tersangka," ujar Basaria di KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/8).

Baca juga: DPRD Malang Jadi Jemaah Korupsi, Mendagri Siapkan Diskresi

KPK menduga Moch Anton semasa menjadi wali kota Malang memberi hadiah atau janji kepada DPRD terkait pembahasan APBD Perubahan 2015. Hadiah atau janji dari Anton itu untuk pimpinan dan anggota DPRD Malang 2014-2019.

"Hadiah atau janji tersebut diberikan karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya atau untuk menggerakkan agar tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, kepada anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019," tutur Basaria.

Mantan petinggi Polri itu menjelaskan, ke-22 tersangka baru tersebut diduga menerima pembagian fee masing-masing antara Rp 12,5 juta - Rp 50 juta. Adapun para pihak yang telah ditetapkan tersangka antara lain,Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Partai Demokrat), Choeroel Anwar (Golkar); Moh Fadli (Nasdem), Bambang Triyoso (PKS), Een Ambarsari (Gerindra), Erni Farida (PDIP), Syamsul Fajrih (PPP) dan Choirul Amri (PKS).

Selian itu ada pula nama Imam Ghozali (Hanura), Lektkol (Purn) Suparno (Gerindra), Afdhal Fauza (Hanura), Soni Yudiarto (Demokrat), Ribut Haryanto (Golkar), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Harun Prasojo (PAN), Hadi Susanto (PDIP), Diana Yanti (PDIP), Sugiarto (PKS), Arief Hermanto (PDIP), Mulyanto (PKB), serta Teguh Mulyono (PDIP).