DPRD Minta Formasi CPNS Dokter dan Guru Ditambah

jpnn.com - DEPOK – Tenaga di bidang kesehatan khususnya dokter masih kurang di Kota Depok.  Sehingga pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) selalu menjadi keluhan masyarakat. Selain tenaga kesehatan, guru juga masih minim.

Oleh karena itu, DPRD setempat pun meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menambah formasi tenaga kesehatan dan guru saat penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2014 ini.

”Mereka harus menyediakan kota paling besar untuk dokter dan guru. Soalnya sekarang ini kedua formasi itu yang sangat dibutuhkan. Namun yang paling besar adalah kebutuhan dokter dan tim medis,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Muttaqin kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin.

Menurutnya, selama menerima kebutuhan CPNS, BKD Kota Depok tidak pernah mengusulkan jumlah formasi Dokter ke KemenPAN-RB. Padahal, selama ini kebutuhan akan tim medis dalam melayani kesehatan masyarakat tidak terpenuhi. Apalagi, hal itu membuat pelayanan terhadap pelayanan itu selalu mendapat keluhan dari masyarakat.

”Ini yang membuat banyak pasien dirujuk ke rumah sakit ke Jakarta. Bukan hanya fasilitas saja yang kurang, tim medis seperti dokter juga masih minim. BKD saja yang tidak mau mengusulkan penerimaan dokter diperbanyak ke Kemendagri,” ujar Muttaqin.

Muttaqin menambahkan, untuk penerimaan CPNS 2014 mereka mengusulkan BKD menerima banyak formasi dokter. Kebutuhan itu sangat diperlukan untuk RSUD dan Puskesmas yang ada. Mereka pun siap membantu BKD sendiri untuk mengusulkan formasi dokter tersebut ke KemenPAN-RB.

Menyikapi itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok, Harry Prihanto menuturkan, pengajuan kuota formasi dokter pada penerimaan CPNS 2014 itu tidak bisa dilakukan pihaknya sendiri. Sebab, kebutuhan akan pegawai negeri itu dibatasi oleh Kemendagri sendiri. Apalagi, kebutuhan akan formasi dibidang kesehatan itu banyak dibutuhkan di daerah lain.

”Usaha kami untuk mengusulkan itu sudah pernah dilakukan. Akan tetapi tetap ditolak Kemendagri karena kebutuhan CPNS di daerah lain pun sama besar. Makanya, kami belum bisa memastikan apakah diterima atau tidak,” tuturnya.