DPRD Minta Pemberian Dana Hibah ke Bekasi Cs Dikaji
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengkaji lebih dalam permohonan bantuan keuangan sebesar Rp 269, 96 miliar yang diajukan enam daerah penyangga dalam Rancangan APBD 2018.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad mengatakan, bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah penyangga harus bermanfaat bagi Ibu kota maupun daerah itu sendiri.
"Kita akan dalami layak atau tidak. Sampai sejauh mana hibah itu punya manfaat bagi kepentingan yang ada," ujarnya, Kamis (23/11).
Menurut Riano, jika bantuan keuangan ini memiliki manfaat bagi kedua daerah, pihaknya dipastikan akan mendukung. Bantuan dana seperti ini sebelumnya juga telah diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk perbaikan infrastruktur.
"Contoh dengan Kota Bekasi, kami berikan bantuan. Karena memang kita selalu memakai infrastruktur mereka untuk hilir mudik menuju Bantargebang," katanya.
Ia juga mengingatkan usulan bantuan keuangan ini harus melalui perhitungan dari Badan Kerjasama Pemerintah Daerah yang telah terbentuk. Sehingga bisa diketahui apakah anggaran tersebut sesuai dengan program yang akan dijalankan.
"Intinya kalau hibah punya kepentingan yang besar kepada masyarakat kita dukung," tandasnya. (dil/jpnn)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengkaji lebih dalam permohonan bantuan keuangan sebesar Rp 269, 96 miliar yang diajukan enam daerah penyangga
Redaktur & Reporter : Adil
- Pemprov DKI Jakarta Minta BUMD jadi Agen Pembangunan
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Usut Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Periksa Anggota DPRD
- Pramono Anung Siapkan Dana Hibah Rp 300 M untuk Pelaku UMKM Jakarta
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov Jatim, KPK Meriksa Anggota DPRD hingga Petinggi PT Pakuwon Jati
- Program RIDHO Rp 100 Juta per RW Lebih Realistis, Janji Calon Lain Dianggap Omong Kosong