DPRD NTB Dukung Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
jpnn.com, LOMBOK - Berbagai cara dilakukan mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Termasuk ribuan mahasiswa dari berbagai aliansi yang juga menggelar aksi unjuk rasa depan gedung DPRD Provinsi NTB.
Ketua Pengurus Koordinator Cabang PMII Bali-Nusra Herman Jayadi membeberkan sejumlah poin tuntutan para mahasiswa.
Pertama, mahasiswa menolak tegas kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah sejak Sabtu (3/9) lalu.
Kedua, mendesak pemerintah menangkap mafia minyak dan gas (migas) yang dituding sebagai biang kerok kenaikan harga BBM.
Ketiga, para mahasiswa mendesak pemerintah melalui DRPD NTB agar menerapkan BBM subsidi tepat sasaran untuk masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
"Kami juga mendorong pemerintah melibatkan masyarakat dalam penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran," kata Herman.
Tempat yang sama, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia NTB Badai Uswatun Hasanah mengatakan para mahasiswa juga menuntut pemerintah mengurangi biaya uang kuliah tunggal (UKT) pascakenaikan harga BBM bersubsidi.
DPRD NTB siap memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat agar mengkaji kenaikan harga BBM bersubsidi.
- Pemerintah Tetap Berikan Subsidi BBM, tetapi Ini Penerimanya
- Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah Atas Pembayaran Dana Kompensasi BBM Triwulan II 2024
- DPR Buka Suara soal Pelarangan BBM Bersubsidi untuk Ojol, Oh Ternyata
- Said Didu Rusak Kerukunan di Banten, Mahasiswa Islam Desak Aparat Bertindak
- Modus Pencurian BBM Bersubsidi di Bali Bikin Geram
- Koalisi BEM Banten Serukan Tolak Upaya Said Didu Mengadu Domba terkait PIK 2