DPRD NTT Tercepat Habiskan Uang

“Penegasan Bapak Gubernur bahwa penyerapan anggaran ini juga tidak sekadar untuk dipertanggungjawabkan secara administrasi tetapi juga bagaimana bisa bermanfaat untuk tujuan menyejahterakan masyarakat,” terang Ferdy seperti dilansir Timor Ekspress (Grup JPNN.com) kemarin.

Meski demikian, Ferdy menambahkan, keterlambatan realisasi juga dipengaruhi adanya tambahan dana Rp 200 miliar lebih dalam APBD Perubahan 2015.

Terkait target dan penerimaan masing-masing SKPD, Ferdy menyebutkan, Distamben melampaui target penerimaan hingga 230,95 persen dari target penerimaan Rp 250 juta. Sementara Dinas Parekraf yang menargetkan penerimaan Rp 400 juta, hanya berhasil merealisasi 32,64 persen sehingga berada di peringkat paling bawah dengan realisasi penerimaan terendah.

“Memang ada SKPD yang realisasi penerimaannya melampaui target jauh sementara ada SKPD yang realisasi rendah. Tetapi Pak Gubernur mengingatkan bahwa kalau realisasi melampaui terlalu jauh, bisa menjadi pertanyaan. Mungkin targetnya terlalu rendah, sehingga perlu dievaluasi lagi targetnya,” terang Ferdy.

Dia mencontohkan retribusi bongkar muat kapal ikan yang selama ini belum digarap. Bahkan menurut dia, jual beli ikan di tengah laut akan merugikan mayarakat. Karena selain tidak membayar retribusi, pemerintah juga sulit mendata potensi ikan yang keluar dari NTT.

Masih menurut dia, pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dari APBN juga masih belum memuaskan.

Dana Dekon untuk Distanbun Rp 400 miliar lebih tapi realisasi hanya Rp 200 miliar lebih atau 52 persen. “Ini kan dalam tanda kutip, kita menyayangkan realisasi ini. Tentu kita berharap bahwa mesti dievaluasi oleh managemen dinas,” ujar Ferdy.

Selain Distanbun, Dinas Parekraf juga baru merealisasi dana Dekon sebesar 32,68 persen, Dina PU baru merealisasi 44,45 persen. Yang paling menonjol, tambah dia adalah Dana Tugas Pembantuan. Untuk RSUD Prof.WZ Yohannes, baru merealisasi 0,35 persen dari dana ratusan miliar rupiah.