DPRD Papua Barat Tak Berhak Buka Pendaftaran Calon

Lantas, apa tawaran solusinya? Dikatakan Endang, hal ini menyangkut  perbedaan interpretasi antara KPU Provinsi dan DPRD Papua Barat.  KPU akan membuat rumusan jalan tengah, yakni apa kiranya yang bisa dilakukan oleh DPRD.

"Misalnya, DPRP memiliki kewenangan untuk memverifikasi syarat orang asli. Sedangkan untuk pendaftaran, verivikasi persyaratan umumnya akan tetap dilakukan KPU," ujarnya. KPU Pusat, lanjut Endang, akan berkoordinasi dengan mendagri, menkumham, dan menko polhukam untuk mencari solusi terbaik. (sam/jpnn)