DPRD: Pasukan Merah Ahok Tak Punya Landasan Hukum

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Syarif menyebut pembentukan pasukan merah tidak memiliki landasan hukum.

"Tidak ada pasukan merah. Terklarifikasi tidak ada pasukkan merah. Itu hanya persepsi," katan Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/4).

Syarif mengungkapkan, pasukan tersebut bahkan tidak disebut dalam Intruksi Gubernur‎ (Ingub) DKI Nomor 51 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Bedah Rumah di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara.

"Dalam Ingub ini tidak menyebut pasukan merah. Landasan hukum tentang bedah rumah juga sangat lema‎h," ujarnya.

Ia juga menyayangkan, dalam Ingub tersebut disebutkan program bedah rumah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Namun landasan hukum program tersebut masih lemah dan tidak dijelaskan secara rinci.

"Saya menyesalkan. Ini baik tapi dilakukan tidak tepat waktu. Landasan hukumnya saja masih lemah," tandasnya. (dil/jpnn)