DPRD Sepakat Copot Aceng, Kemendagri Apresiasi

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut gembira hasil rapat paripurna DPRD Garut, yang secara resmi merekomendasikan pemecatan Bupati Garut, Aceng Fikri. Sebab, sesuai perundang-undangan yang berlaku, proses pemecatan terhadap seorang kepala daerah harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi DPRD.

"Hasil rapat paripurna DPRD ini, juga harus ditetapkan dalam surat keputusan, dimana isinya menyatakan pernyataan pendapat dan rekomendasi kebijakan yang diambil," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, kepada JPNN lewat selulernya, Jumat (21/12).

Menurut Donny -panggilan akrab Reydonnzar Moenek-, setelah mengeluarkan SK, DPRD perlu segera menyampaikannya ke Mahkamah Agung. Baru dengan dasar ini, maksimal 30 hari setelah surat diserahkan, MA akan memberi keputusan. Kemudian hasilnya kembali disampaikan ke DPRD dan DPRD bersidang kembali.

Untuk itu dalam hal ini, Kemdagri menurutnya, tetap dalam posisi menunggu. Karena walau bagaimana pun, Presiden-lah nantinya  yang mengeluarkan surat pemecatan.