DPRD Sumut Minta Pemerintah Pusat Jangan Tinggal Diam

jpnn.com, MEDAN - DPRD Sumut meminta pemerintah pusat dan provinsi tidak tinggal diam terkait penutupan rute penerbangan menuju Bandara Silangit oleh Garuda dan Malindo Air.

Sebab penutupan rute ini akan menjadi kerugian bagi Sumut terutama dari sisi untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke destinasi pariwisata Danau Toba.

“Yang jelas kejadian ini kerugian besar buat Sumut, karena Silangit itukan sudah jadi destinasi nasional. Itulah salah satu pendukung dari sisi transportasi menuju kawasan Danau Toba. Kalau itu gak ada tentu menghambat dan merugikan,” kata Anggota Komisi E DPRD Sumut, Zulfikar.

Menurutnya bukan hanya pemda yang harus berusaha mencari jalan keluar atas hal ini. Walaupun mungkin sebagai inisiator atau ujung tombak ada di pemda, pemprov dan pemerintah pusat harus turut membackup dan memerhatikan masalah tersebut.

“Sebab dia sudah jadi destinasi nasional. Pusat dan provinsi gak boleh tinggal diam. Perlu ditanyakan apa masalahnya, kenapa bisa mereka menutup penerbangan ke Silangit,” kata politisi PKS itu.

Ia menambahkan, kemungkinan masalah penutupan penerbangan menuju Silangit terkait jumlah penumpang dari kedua maskapai tersebut.

“Itukan wajar sebab mereka memakai bisnis untung rugi. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Makanya upaya seperti promosi harus intensif dilakukan. Dan kami mendorong ada upaya yang mesti dilakukan pemprov dan pusat atas kejadian ini,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, maskapai Garuda Indonesia dikabarkan menutup penerbangan dari Jakarta ke Bandara Internasional Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara ataupun sebaliknya mulai Minggu (13/1). Garuda menjadi maskapai kedua yang menutup rute ke Silangit setelah Malindo Air.