DPRD Wajo Dukung Gerakan Masyarakat Wajo

SENGKANG- DPRD Wajo akan membahas permintaan jaminan bebas intervensi dari PT Energy Equity Epic Sengkang (PT EEES). Pasalnya, untuk beroperasi kembali setelah dua hari terakhir terhenti, produsen gas itu harus mengantongi surat jaminan tertulis dari Pemkab Wajo. Operasi yang terhenti  meengakibatkan pemadaman bergilir di wilayah Wajo dan sekitarnya.

Wakil Ketua DPRD Wajo Rahman Rahim saat dikonfirmasi Fajar mengaku, secepatnya akan membahas persoalan pendudukan mahasiswa dan warga di lokasi industri PT EEES serta imbas berkurangnya pasokan listrik yang terjadi hampir semua wilayah Sulselbar. DPRD Wajo akan membahas solusi terbaik antara kepentingan warga yang menuntut royalti 12 persen dari kehadiran produsen gas itu di Wajo dengan sikap PT EEES yang tak kunjung memberikan jawaban.

"Kita akan rapatkan di jajaran pimpinan terkait persoalan yang terjadi dan solusi terbaik yang bisa mencairkan persoalan. Apalagi, masalah ini bukan masalah Wajo saja karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat di luar Wajo," terang Rahman Rahim, Senin 3 Mei. Pastinya, DPRD wajo mendukung gerakan masyarakat Wajo menuntut royalty bagi hasil untuk Wajo sebagai daerah penghasil.

Sementara Anggota Komisi Satu  DPRD Wajo, Akhzar mengatakan, pemadaman yang dilakukan tidak terlalu signifikan dirasakan oleh masyarakat karena sifatnya bergilir. Adapun pemadaman yang terjadi hanyalah

akal-akalan Pihak PT EEES agar masyarakat Wajo goyah menuntut royalti. Politisi Partai Persatuan Daerah (PPD) sangat mendukung gerakan yang dilakukan oleh warga Wajo untuk menuntut apa yang menjadi haknya.