DPT Belum Beres Rawan Dimanipulasi
jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeiry Sumampow, menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014, dengan masih adanya 10,4 juta pemilih bermasalah di dalamnya, sangat berbahaya.
Karena hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dan rawan disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
"Ini berbahaya. Sesuatu yang belum tetap bisa diutak-atik ketika diberi ruang dini peluang manipulasi. Kalau mau ditetapkan, harusnya ditutup (tidak boleh ada penambahan dan pengurangan)," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/11).
Menurut Jeiry, terbukanya peluang manipulasi karena proses perbaikan yang dilakukan KPU berlangsung di ruang yang tersembunyi. Artinya, minim pengawasan dari partai politik peserta pemilu, media massa maupun masyarakat secara luas. Karena isu utama terkait penetapan sudah lewat.
"Ini problem, siapa yang tahu data diutak-atik. Selama ini juga kita hanya disuguhkan angka-angka. Kita tidak tahu yang diperbaiki itu yang mana saja. Jadi bahaya tanpa kontrol publik dan media," ujarnya.
Jeiry juga mengaku heran dengan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia menilai lembaga ini tidak konsisten dalam bersikap. Karena dapat menerima begitu saja penetapan DPT, padahal jelas-jelas di dalamnya terdapat 10,4 juta data bermasalah.
"Kesalahan karakter masih sama, cuma jumlah yang berkurang. Saya khawatir jangan sampai ada pihak yang menggiring DPT ditetapkan tapi masih bisa diperbaiki. Yang transparan saja kita masih sanksi, apalagi kalau dibiarkan," ujarnya.(gir/jpnn)
JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeiry Sumampow, menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar pemilih tetap
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Diterima Badan Aspirasi DPR, Aliansi Honorer Menyampaikan 5 Tuntutan, Begini Isinya
- Dasco Targetkan RUU BUMN Diparipurnakan 2 Hari Lagi
- Sidang Sengketa Pilkada Papua, Pakar Tata Negara: MK Jangan Mau Diintervensi
- DPR Mengesahkan RUU BUMN Saat Akhir Pekan, Dasco Ungkap Alasannya
- Anggota DPR Merespons Laporan Dugaan Pemerasan Petugas Imigrasi Kepada 44 WNA China
- Fraksi PDIP DPRD Jakarta Sebut Penundaan Pelantikan Pram-Rano Karno Rugikan Masyarakat