DPT Bermasalah, SBY tak Ingin Dicurigai

jpnn.com - JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sudah beberapa pekan terakhir ini turut memantau pemberitaan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Termasuk mengenai tudingan yang menyebutkan DPT bermasalah itu sengaja dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan saat ini.

Atas kecurigaan itu, SBY menepisnya. Karenanya, ia mengumpulkan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait untuk mencari solusi. Terutama dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini Mendagri Gamawan Fauzi dan Ketua KPU Husni Kamil Malik.

“Saya pernah membaca di media cetak, jangan-jangan ini upaya untuk melanggengkan kekuasan yang ada. Kecurigaan seperti itu sering muncul manakala menyangkut pemilu. Meskipun kalau kita logis, itu tidak mungkin. Jawaban yang cespleng, penjelasan yang baik Insya Allah bisa menghilangkan kecurigaan terhadap pemerintah antar parpol. Yang ini harus bersama-sama kita cegah,” kata SBY dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (13/11).

Dalam pertemuan ini, SBY menginginkan Mendagri dan KPU menjelaskan masing-masing kinerja yang telah dilakukan selama ini dalam mengatur persiapan untuk DPT. Presiden menyatakan tidak ingin ada permasalahan dalam persiapan pemilu karena hal ini menyangkut hak pilih setiap warga negara.

Menurutnya, pemilu adalah sesuatu yang sangat sensitif baik secara sosial maupun politik dan sangat wajar terjadi di negara manapun. Oleh karena itu, ia berharap permasalahan DPT ini segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan masalah yang berlarut-larut.

“Kita menyadari bahwa pemilu sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Pemilu yang dilaksanakan baik dalam arti damai dan demokratis serta dilaksanakan secara regular itu menunjukkan kematangan demokrasi kita. Oleh karena itu kita mempersilahkan Ketua KPU dan Mendagri untuk memberikan penjelasan kepada kita semua mengenai ini,” katanya.

Selain Gamawan dan Husni dalam pertemuan ini juga hadir  jajaran dari lembaga lain seperti Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto,  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, Ketua Komisi Yudisial  (KY) Suparman Marzuki, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali.

Sementara itu dari jajaran kementerian hadir Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono dan Mensesneg Sudi Silalahi. Pertemuan ini berlangsung tertutup untuk media massa. (flo/jpnn)