DPT Pileg Diperkirakan 187 Juta
Satu Kabupaten Belum Buat Penetapan
Kamis, 17 Oktober 2013 – 06:29 WIB
Terkait dengan data di Papua Barat yang masih berjumlah nol, Ferry menyatakan bahwa tim teknis KPU pusat telah diturunkan ke daerah tersebut. Mereka ditugasi untuk menghimpun data pemilih di setiap kabupaten/kota di Papua Barat. "Rencananya, hari ini (data Papua Barat) di-input. Akan dibantu help desk," ujarnya. Hingga pukul 18.30 WIB, belum ada satu pun pemilih Papua Barat yang masuk di Sidalih KPU.
Baca Juga:
Menanggapi potensi masih bermasalahnya DPT hasil penetapkan KPU kabupaten/kota, Ferry menegaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan semua prosedur sebelum penetapan DPT. Menurut dia, penetapan di tingkat kabupaten/kota sudah melibatkan panitia pengawas pemilu setempat dan juga partai politik. "Beberapa daerah mengakomodasi permintaan sehingga penetapan baru selesai (13 Oktober) malam," ujarnya.
Ferry menambahkan, KPU tidak hanya berbicara terkait dengan rekap maupun data kuantitatif semata. Menurut dia, KPU telah mempersiapkan semua aspek, termasuk soal keakuratan, validitas, dan kemutakhiran data. "Kalau hasil kabupaten/kota sudah masuk semua ke kami, nanti kami cross check dengan sidalih. Saya rasa penetapan DPT tidak akan terganggu," ujarnya optimistis.
KPU, lanjut Ferry, juga telah menyisir masukan Bawaslu terkait dengan temuan 1,7 juta pemilih yang masih bermasalah. Data tersebut telah disampaikan ke daerah untuk ditindaklanjuti. "Kami berharap, mudah-mudahan tidak ada problem mengkhawatirkan dalam DPT. Kalaupun ada, kami mengharapkan laporan aktif masyarakat ke KPU," tandasnya. (bay/c4)
JAKARTA - Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di tingkat kabupaten/kota belum memunculkan jumlah total pemilih definitif Pemilu Legislatif (Pileg)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Hak Konstitusional Firli Bahuri Harus Dihormati
- Jenderal Polri Menjamin Penanganan Kasus Penembakan Siswa Semarang Transparan
- Katarina Minta Jaksa Segera Eksekusi Pelaku Pemalsuan Akta Setelah Kasasi Dikabulkan
- Pensiunan Notaris Diduga Dikriminalisasi dengan Sengketa Perdata yang Dipidanakan
- Kebakaran Melanda Rumah Padat Penduduk di Tanah Abang, Ini Dugaan Penyebabnya
- Tidak Seluruh Honorer Lulus PPPK 2024, Sudah Diantisipasi, 3 Alasannya