DPT tak Akurat Buka Peluang Kecurangan

“Kalau DPS masih bermasalah kita khawatirkan nanti DPT-nya juga dapat bermasalah. Jadi akan terulang lagi seperti pada Pemilu 2009,” ujarnya dalam sebuah diskusi di gedung KPU Jakarta, Jumat (19/7).

Untuk itu di sisa waktu yang ada KPU menurut Endang perlu melakukan sejumlah langkah terobosan. Tidak hanya bersifat pasif menunggu respon dari pemilih. Karena kondisinya saat ini tidak sedikit masyarakat yang enggan mengecek baik dengan mendatangi kantor kelurahan maupun secara online apakah namanya telah masuk ke dalam DPS.

“Golput (Golongan putih atau tidak memilih) administratif itu penting dihilangkan. Karena manipulasi suara juga bisa dilakukan ketika DPT tidak valid. Kalau mau jurdil (jujur dan adil) itu DPT harus adil,” katanya.

Selain memastikan keakuratan DPS dan DPT nantinya, KPU menurut Endang juga perlu mengawasi betul kertas suara pemilih nantinya. Mulai dari pencetakan, peredarannnya maupun pada saat pemilihan dilakukan.