dr Ayu dan dr Hendry Pasrah Jalani Hukuman

jpnn.com - MANADO - Terpidana kasus malpraktik dr Ayu S Prawani dan dr Hendry Simanjuntak kelihatannya sudah pasrah menjalani hukuman atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan vonis sepuluh bulan.
Mereka terlihat santai dan dalam kondisi baik-baik saja di Rumah Tahanan (Rutan) Malendeng saat dipantau, wartawan koran, kemarin.
Saat mereka duduk di ruang pelayanan tahanan, terlihat mereka asik berbicara. Tapi saat didekati, mereka menjauh dan menolak untuk diwawancarai.
"Mereka (Ayu dan Hendry) sehat-sehat saja di dalam (Rutan). Mereka terlihat sudah pasrah dalam menjalani hukuman tersebut. Walaupun di satu sisi mereka menjalani dengan berat hati, tapi mereka menghargai putusan itu (MA)," beber Jerry Tambun, kuasa hukum dua terpidana itu, saat ditemui di Rutan Malendeng.
Senada dengannya, Kasub Pelayanan Tahanan Rutan Malendeng Fery Ngajow mengatakan, tidak ada perlakuan khusus terhadap Ayu dan Hendry.
"Kami tidak membeda-bedakan para narapidana. Pelayanan yang kita berikan kepada mereka sama dengan yang lain. TIdak ada tempat khusus yang disediakan buat mereka," tutupnya sembari menambahkan, hampir tiap hari dua dokter tersebut dikunjungi rekan-rekan seprofesi. (ctr-05/ian)
MANADO - Terpidana kasus malpraktik dr Ayu S Prawani dan dr Hendry Simanjuntak kelihatannya sudah pasrah menjalani hukuman atas putusan Mahkamah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Saksi Ahli Paparkan Prinsip Kewajaran dalam Gugatan Merek di Sidang Sengketa Minyak Gosok
- Satgas Damai Cartenz Buru Komandan KKB yang Kabur dari Lapas Wamena
- BPKH Limited Perkenalkan Bumbu Khas Indonesia untuk Katering Jemaah Haji di Arab Saudi
- Gelar Aksi di Kemendag, Ribuan Pengepul Minyak Jelantah Tuntut Solusi Penghentian Ekspor
- ISDS Gelar Diskusi Bertema Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea Bagi Perdamaian Dunia
- Waka MPR Dorong Perempuan Aktif di Dunia Politik