dr Hasto Ingatkan Ancaman Bonus Demografi Semu di IKN, Warga Lokal Bisa Terlupakan

Jumat, 22 Desember 2023 – 21:21 WIB

Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) saat menerima audiensi dari Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Sekretariat Stunting di kantor BKKBN pusat pada Jumat (22/12). Foto: dok BKKBN

Pada 2026 nanti, dr. Hasto menilai bahwa Indonesia bisa lepas dari middle income trap apabila kualitas SDM bisa maksimal.

Baca Juga:

Dampingi Presiden, Menteri Hadi Pastikan Tata Ruang IKN Dukung Smart City

Namun, contoh di Kalimantan Timur sendiri tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah.

Urgensi GDPK

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi bidang Pengendalian Penduduk Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng mengatakan pentingnya setiap kepala daerah untuk mengetahui urgensi dalam penyusunan GDPK,

"Terkadang kepala daerah tidak tahu urgensi GDPK yang disusun, sehingga tidak saling support dengan pusat. Padahal ini menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan di daerah khususnya dalam hal ini pembangunan kependudukan. Apabila bisa sinkron, maka masyarakat akan menikmati hasilnya," kata Boni.

Dia menambahkan setiap kabupaten/kota diminta untuk membuat GDPK lalu dilegalkan melalui Peraturan Daerah atau peraturan bupati/wali kota.

"Baru saja kami meluncurkan blue print kependudukan yang merupakan bagian dari GDPK, untuk updating isu kependudukan yang belum masuk. Misal Ketika ada pemindahan IKN, bagaimana ini berdampak terhadap pilar ke 4 dalam GDPK yaitu pilar penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk," terang Boni.

Ketimpangan Gender