Draf Perpres TNI Tangani Terorisme Justru Menjauhi Semangat Reformasi

Sementara pihak lain yang setuju atas draf perpres tersebut menggambarkan konteks pelibatan TNI.

Aspek pengaturan tersebut memberikan perbedaan yang mendasar dalam perspektif pro-kontra diskursus ini.

“Perbedaan konteks ini berimplikasi kepada diskursus yang bertolak belakang. Mereka yang berbicara pengaturan pelibatan TNI akan mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya sehingga jika TNI dilibatkan, maka pelibatan harus memiliki aturan main yang jelas dan konstitusional. Sementara mereka yang berbicara pelibatan TNI, cenderung mengarahkan pembahasan kepada hal-hal yang konseptual, seperti dinamika ancaman,” terang dia. (cuy/jpnn)