Draft Baru RUU Kamnas Tetap Bikin Cemas

Ada pula pasal 17 ayat (4) tentang ancaman aktual yang hanya bisa diputuskan oleh Presiden. Menurut Hasanuddin, klausul itu dapat menimbulkan distorsi kekuasaan dan menabrak semangat demokrasi seperti sekarang ini.

Ketentuan lain yang dipersoalkan Hasanuddin adalah Pasal 22 ayat (1) yang mengatur penyelenggaraan Kamnas dengan mengedepankan peran intelejen. "Ini tidak jelas pelibatan intelijan yang diutamakan itu seperti apa perannya. Apa di era reformasi lantas mengatasi masalah-masalah sosial sudah harus melibatkan intel?" ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Ditambahkannya, Pasal 27 ayat (1) RUU Kamnas juga harus dicermati  karena Panglima TNI  dapat membuat kebijakan operasi berdasarkan kebijakan Kamnas, sementara dalam pasal sama ayat kedua disebutkan bahwa Polri hanya melaksanakan fungsi kepolisian saja. "Ini kan bertentangan dengan fungsi TNI dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI!" tegasnya.

Klausul lain yang patut dicurigai adalah Pasal 32 ayat (2) yang mengatur tentang pelibatan komponen cadangan (komcad) untuk menghadapi ancaman atas keamanan nasional. "Ini pasal baru yang belum diketahui persis rincinya," katanya.