Draft RUU Kamnas Tak Jelas

Al Araf menambahkan, RUU Kamnas juga menggunakan paradigma yang mengabaikan Hak Asasi Manusia. Misalnya, lanjut dia, tidak ada Pasal 28 UUD 1945 di dalamnya sebagai dasar.

Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak Undang-undang di sektor keamanan, seperti UU TNI, UU Polri, UU Pertahanan, UU Pemberantasan Terorisme, dan UU Intelijen.

Kata dia, bila pemerintah menilai masih terdapat kekosongan hukum tentang aturan kerjasama sektor keamanan khususnya TNI dan Polri, maka seharusnya pemerintah membentuk UU Tugas Perbantuan.

"Seperti yang dimandatkan UU TNI dan UU Polri, dan bukan membentuk RUU Kamnas," tegasnya.

Direktur Eksekutif Imparsial, Poenky Indarti, menyatakan, RUU Kamnas bisa menjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) untuk menghadapi kelompok-kelompok yang kritis terhadap kekuasaan. Menurutnya, penjelasan Pasal 30 RUU Kamnas, terlihat diberikannya kewenangan presiden untuk mengerahkan TNI dalam status tertib sipil tanpa melalui pertimbangan parlemen dalam menghadapi ancaman bersenjata.