Draft RUU Kamnas Tak Jelas

Padahal, UU TNI Pasal 7 ayat 3 jo Penjelasan Pasal 5 menyebutkan, pengerahan kekuatan TNI harus didasarkan kepada pertimbangan parlemen. "Dengan demikian jelas-jelas RUU Kamnas bertentangan dengan UU TNI," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah kembali menyerahkan RUU Kamnas untuk dibahas bersama DPR beberapa waktu lalu. Dari sebelumnya, draft di RUU Kamnas dikurangi dari 60 menjadi 55 pasal. (boy/jpnn)