Draft RUU Pengadaan Lahan Tuntas Akhir Tahun

Selama ini kata Hatta, tanpa ada ketentuan hukum yang kuat, proses ganti rugi lahan untuk pembangunan dinilai mendapat hambatan dari pemilik tanah. Makanya katanya, diharapkan dengan lahirnya UU Pengadaan Lahan itu, akan mempercepat pemerintah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.

"Ganti ruginya akan lebih adil dan tidak akan merugikan masyarakat. Dengan UU ini, proses pembicaraan kita lakukan (dalam) 14 hari, lalu proses ganti rugi 14 hari lagi. Hingga 2 (dua) bulan menjadi batas maksimal proses pembebasan lahan. Bila biasanya dulu ada Tim 9, maka nanti akan dibentuk tim lagi yang bukan hanya Tim 9, tapi tetap harus ada yang bertanggungjawab," jelas Hatta pula. (afz/jpnn)