Drone Asing di Laut RI, LaNyalla Ingatkan Menhan Prabowo Subianto 

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan penemuan drone di bawah laut Indonesia menjadi pekerjaan rumah (PR) Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Karena itu, LaNyalla meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadikan temuan ini sebagai bentuk evaluasi terhadap sistem pertahanan Indonesia, khususnya di laut.

“Kemenhan harus segera memperbaiki dan meningkatkan sistem keamanan teritori, baik itu di darat, laut, dan udara agar tidak ada lagi drone tak dikenal masuk di wilayah Indonesia,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Senin (4/1).

LaNyalla meminta pemerintah mengusut pemilik drone bawah laut yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Senator dari Jawa Timur itu mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai aktivitas mata-mata atau spionase dari negara lain di bumi Indonesia.

"Ditemukannya kapal nirawak atau drone di laut Kabupaten Selayar tidak bisa disepelekan. Ada potensi spionase dari drone yang belum teridentifikasi milik siapa itu. Indonesia harus waspada," ujar LaNyalla.

Drone bawah laut itu ditemukan nelayan pada 26 Desember 2020 saat sedang memancing. Nelayan tersebut kemudian melaporkannya kepada Babinsa. Drone tersebut akhirnya dibawa ke Koramil. Drone itu kemudian dibawa oleh pihak TNI AL untuk dilakukan penelitian.

Dari hasil penelitian TNI AL, diketahui drone di Selayar tersebut merupakan seaglider yang terbuat dari aluminium dengan dua sayap dan propeller serta antena belakang. Drone bawah laut itu juga memiliki instrumen kamera. Dua sayap seaglider masing-masing berukuran 50 cm dengan panjang bodi 225 cm dan panjang propeller 18 cm, serta panjang antena 93 cm.

LaNyalla menggarisbawahi mengenai tidak terdeteksinya kepemilikan drone yang ditemukan nelayan di Selayar. Karena itu ia meminta pemerintah segera melakukan penyelidikan, apalagi drone ditemukan di jalur perairan tersibuk di Indonesia. Diketahui juga ada dua drone pengintai lainnya yang ditemukan di dekat Selat Sunda dan wilayah Lombok.

"Pada drone yang ditemukan di Selayar tidak ditemukan ciri-ciri perusahaan negara pembuatnya. Hal ini yang harus terus ditelusuri dan pemerintah harus  mengusut sampai diketahui siapa pemiliknya. Kalau ini merupakan aktivitas pengintaian, Indonesia harus segera mengambil langkah," ungkapnya.