Dua Alasan BNPB Tolak Erupsi Sinabung jadi Bencana Nasional

jpnn.com - JAKARTA - Harapan sejumlah pihak agar erupsi Gunung Sinabung yang berkelanjutan ditetapkan sebagai bencana nasional, masih sulit terwujud. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beranggapan, yang terpenting saat ini penanganan pengungsi sudah berjalan bagus, jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto bahkan menyanjung Pemkab Karo dan Pemprov Sumut, yang kali ini dinilai cukup sigap mengatasi persoalan di lapangan.

"Saat ini Pemkab Karo sangat care dengan persoalan-persoalan Sinabung dan terhadap masyarakat pengungsi. Penanganannya jauh lebih baik. Saya bangga. Ada perbaikan manajemen bencana yang luar biasa. Ini sangat berarti," ujar Tri Budiarto kepada JPNN kemarin (4/6).

Ditanya mengenai desakan agar Sinabung jadi bencana nasional, yang bukan hanya datang dari sejumlah anggota DPR tapi juga dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Tri mengatakan, status bencana nasional belum perlu. Dua hal menjadi alasannya.

Pertama, menurut Tri, roda pemerintahan Pemprov Sumut dan Pemkab Karo masih berjalan secara normal. "Pemprov Sumut masih hidup dan aktif, Pemkab Karo masih hidup dan aktif. Tidak ada persoalan. Karena itu, tak cukup alasan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional," terangnya.

Kedua, lanjutnya, dengan statusnya yang sekarang, bukan sebagai bencana nasional, potensi-potensi nasional sudah hadir untuk memberikan bantuan. "Fungsi-fungsi pemda tetap terdepan. Bupatinya ada dan hadir. Ini penting," ujarnya lagi.

Tapi, bukankah jika ditetapkan sebagai bencana nasional anggaran yang tersedia akan lebih besar? Tri mengatakan, masalah anggaran penanganan Sinabung hingga saat ini tidak ada masalah. "Sejak November 2013 anggaran juga sudah ada. Tolong hindari perdebatan soal anggaran. Yang penting bagaimana manajemen penanganan bencana dan saat ini sudah jauh lebih baik," urai Tri.

Diberitakan sebelumnya, desakan agar Sinabung berstatus bencana nasional disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan juga anggota DPR dari Fraksi Golkar, Anton Sihombing. Alasannya, dengan berstatus bencana nasional, dipastikan ada anggaran dari APBN. Ketersediaan anggaran dianggap penting, karena kata Fahri, sejumlah ahli vulkanologi mengaku tidak tahu pasti kapan berakhirnya bencana itu.