Dua Alasan Tidak Ikut Membuka Pendaftaran PPPK

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Forum Honorer K2 menyebutkan, Pemkab Bondowoso tidak ikut membuka pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap satu. Pasalnya, pemda tidak siap menggaji PPPK.
Koordinator Daerah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Bondowoso Jufri mengungkapkan, setelah bertanya kepada sekretaris daerah, perekrutan PPPK tahap satu di wilayah kami tidak bisa dilaksanakan.
Alasan utamanya adalah ketidakjelasan pada juknis. Kemudian Anggaran pembiayaan PPPK dibebankan pada APBD sehingga memberatkan kabupaten.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2 Desak Pendaftaran PPPK Ditunda
"Bukan hanya penggajian, tapi juga panitia pengadaan rekrutmen PPPK dibebankan ke daerah. Ini sangat membebani pemda," ujar Jufri kepada JPNN, Sabtu (9/2).
Dia melanjutkan, bila pemerintah pusat ingin menyelesaikan masalah honorer K2, kenapa harus dibebankan ke daerah. Mengapa juga harus PPPK dan bukan langsung CPNS.
"Bondowo menolak PPPK, kami maunya PNS," tegas Jufri.
BACA JUGA: Pemda Ogah Buka Pendaftaran PPPK jika Disuruh Tanggung Gaji
Pemkab Bondowoso juga tidak ikut membuka pendaftaran PPPK dari honorer K2 tahap pertama.
- Jangan Tolak PPPK Paruh Waktu, Gaji dan Tunjangan Hampir Setara, Ada THR
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Data Resmi BKN Jumlah PPPK Paruh Waktu dari Seleksi Tahap 1, Lebih Banyak
- Formasi CPNS 2024 Kosong Lumayan Banyak, PPPK Lebih Besar, Hanguskah?
- Kepala BKN Ungkap Data Terbaru Seleksi CPNS dan PPPK 2024
- Beragam Kelenturan Kebijakan Seleksi PPPK 2024, Honorer Jangan Lagi Dikorbankan