Dua Bupati Ribut soal Bansos, Mendagri Tito Karnavian Harus Turun Tangan
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyesalkan aksi dua bupati yang adu mulut lewat video terkait bantuan sosial (Bansos) di tengah pandemi virus corona jenis baru (Covid-19).
Keduanya adalah Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar.
Video adu mulut keduanya pun viral di media sosial. Mereka saling kritik soal sikap dan kebijakan terkait bansos bagi warga terdampak corona.
"Kejadian adu mulut antara bupati Lumajang Thoriqul Haq dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Salim Landjar soal bantuan untuk masyarakat di tengah wabah Corona sangat tidak tepat. Dan tidak bagus dilihat publik," ucap Baidowi, Kamis (7/5).
Wakil ketua Baleg DPR ini mengatakan, setiap daerah tentu memiliki persoalan berbeda dan tidak sama dalam cara penangannnya.
Termasuk besaran bantuan di setiap wilayah pasti tidak sama, karena jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kesiapan infrastruktur penunjang hingga kondisi geografis.
"Sebagai sesama anggota APKASI seharusnya dua kepala daerah tersebut terjalin komunikasi yang baik dan sharing pengalaman dalam penanganan dampak Covid-19," tegas legislator asal Madura ini.
Awiek -sapaan Baidowi, juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan pembinaan khususnya kepada kedua kepala daerah melalui gubernur masing-masing agar tidak membuat persoalan semakin meruncing.
Achmad Baidowi meminta Mendagri Tito Karnavian melakukan pembinaan terhadap dua bupati yang rebut soal bansus untuk warga di tengah pandemi virus corona Covid-19.
- Melantik Pengurus TP PKK Pusat 2024-2029, Mendagri Imbau Wujudkan Program Astacita
- Ketum TP PKK Mengingatkan Pentingnya Optimalisasi & Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Mendagri Tito Karnavian: TP PKK Membutuhkan Sosok Pemimpin Kuat
- Ketum TP PKK: Inovasi & Adaptasi Teknologi Informasi Penting dalam Pelaksanaan Program PKK
- Honorer Titipan Mencuat Menjelang Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Bu Sri Punya Usulan
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai