Dua Fenomena Ini Menunjukkan Kegagalan Polri Melakukan Sistem Meritokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Institute for Security & Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto mengkritik keras kosongnya jabatan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) dan Kapolda Jawa Timur.

"Menunjukkan kegagalan Polri dalam melakukan sistem meritokrasi," kata Bambang melalui layanan pesan, Selasa (4/3).

Diketahui, Komjen Dedi Prasetyo masih menempati pos As SDM secara rangkap sembari menjabat Irwasum Polri setelah terbit surat bernomor ST/2517/XI/KEP./2024 tertanggal 11 November 2024.

Sementara itu, pos Kapolda Jatim kosong setelah Irjen Imam Sugianto menjabat AstamaOps Polri melalai ST/200/I/KEP/2025 tanggal 31 Januari 2025.

Bambang mengatakan sudah hampir empat bulan jabatan As SDM Polri dipegang secara rangkap dan sekitar sebulan pos Kapolda Jawa Timur kosong. 

Menurut dia, tak adanya pejabat yang fokus di pos As SDM dan Kapolda Jatim bisa menjadi masalah, karena menghambat pencapaian tujuan organisasi, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan beban kerja pegawai lain. 

Oleh karena itu, kata pengamat kepolisian itu, dalam sebuah organisasi modern dan profesional tak boleh terjadi kekosongan pejabat atau pos tertentu dipegang secara rangkap.

"Kekosongan pejabat bisa hanya digantikan ada pejabat ex officio untuk sementara. Biasanya adalah diisi wakil sambil menunggu pejabat baru dan itu tidak memakan waktu lama," lanjut Bambang.