Dua Isu Sensitif, Tetap Pakai Innova Putih

jpnn.com - MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang baru beberapa minggu menjabat juga seakan begitu gahar.

Dalam waktu kurang dari sebulan sudah ada sejumlah program yang terbilang fenomenal dan membuat perbincangan publik.
      
Misalnya, pengosongan kolom agama untuk kelompok minoritas, pemekaran Papua, kepala daerah dilarang rapat di hotel, evaluasi e-KTP, hingga temuan adanya penyelewengan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Riau.
      
Terkait rencana kebijakan pengosongan kolom agama, dia mengaku memang timbul pro dan kontra dalam rencana tersebut. Hal itu dikarenakan ada yang memahami bahwa rencana itu adalah penghapusan kolom agama.

Namun, sebenarnya pemahaman itu salah. Yang benar itu pengosongan kolom agama untuk warga Indonesia yang agamanya di luar enam agama itu. "Kalau yang islam ya wajib disebut dan Kristen juga harus tetap disebut," tuturnya.
      
Lalu, apakah kebijakan pengosongan kolom agama ini merupakan bagian pencitraan diri? Dia mengatakan bahwa sama sekali tidak ada pemikiran tersebut. Yang perlu disadari, kelompok minoritas dengan agama diluar enam itu tetaplah warga negara. Sehingga, negara wajib untuk memberikan pelayanan dengan memberikan KTP.
      
"KTP itu nyawanya warga negara, untuk kerja, perbankan, asuransi. Semua memakai KTP, kalau mereka tidak diberi KTP tentu akan kesulitan. Tapi, tidak bijak kalau mendapat KTP, tapi masuk ke agama lain," terangnya.
      
Agar tidak menimbulkan dampak negatif, khusus untuk program penghapusan kolom agama bagi kelompok minoritas, kemendagri punya kebijakan lain. Yakni, mengajak kelompok umat beragama, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu untuk membahas semua kebijakan itu.
      
"Biar tidak salah paham, kami ajak keenam kelompok agama itu untuk memastikan agama atau kepercayaan diluar yang enam ini bukan sesat. Kalau sesat atau terhubung dengan salah satu dari enam agama ini, tentu tidak akan diakui," terangnya.
      
Selama beberapa minggu ini menduduki menteri, sikap Tjahjo memang sangat terbuka terhadap awak media. Hal itu dikarenakan dia merupakan politisi kawakan yang terbiasa menghadapi wartawan. Berbagai pertanyaan terkait kewenangan kemendagri selalu dijawabnya dengan lugas.
      
Namun pada satu isu, soal pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua, dia memiliki sikap yang berbeda 180 derajat. Tjahjo bungkam soal masalah Papua itu, walau dia sendiri yang melontarkan ke publik. "Saya tidak dulu soal otsus Papua," tuturnya ditemui di kantor Kemendagri.
      
Bungkamnya Tjahjo kemungkinan besar terjadi karena adanya penolakan dari Gubernur Papua Lukas Enembe. Kabarnya, rencana pemekaran Papua itu belum matang, namun wacana itu sudah keburu dilontarkan ke publik.

Untuk berbagai gebrakan lain, dari efisiensi daerah hingga evaluasi RAPBD, Tjahjo mengaku hanya memiliki satu niatan, yakni  memaksimalkan peran Kemendagri yang sejatinya merupakan poros dari pemerintahan.
      
"Ini sesuai instruksi Presiden Jokowi, ya saya ikut irama presidenlah. Yang perlu diketahui, Kemendagri ini berbeda dengan kementerian yang lain, kami ini sangat berhubungan dengan bagaimana kinerja pemerintah provinsi, kota atau kabupaten," terangnya.
      
Kebiasaan Tjahjo juga belum berubah terkait kendaraan yang dipakainya, setiap pagi mobil Innova putih ber-plat RI 20 terparkir di depan kantor Kemendagri. Mobil tersebut dipakai semenjak masih menjadi Anggota DPR.
      
Ditemui saat meresmikan kartu Indonesia sehat (KIS), kartu indonesia pintar (KIP), dan kartu keluarga sejahtera (KKS) di Kantor Pos Fatmawati, dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengganti kendaraan dengan mobil dinas. "Saya tetap pakai mobil pribadi ini saja," terangnya.
      
Bagian lain, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menjelaskan, berbagai kebijakan mendagri yang baru saja menjabat ini memang perlu untuk ditelaah kembali.

Sebab, sebenarnya Tjahjo Kumolo bukan merupakan orang yang kuat pemahamannya soal otonomi daerah. "Selama ini dia itu di Komisi I yang membidangi pertahanan dan intelijen," tuturnya.
      
Soal berbagai kebijakannya, ada dua program yang sebenarnya sangat krusial. Yakni, soal penghapusan kolom agama dan pemekaran papua. Kedua program ini terbilang sangat sensitif untuk diutak-atik, namun Tjahjo ternyata menyentuh kedua program ini.

"Masalahnya, masalahnya pernyataan Tjahjo ini belum memiliki hitungan atau tidak terukur," jelasnya.
      
Bisa dibilang, sebagai menteri seharusnya berbagai pernyataannya sudah matang dan penuh pertimbangan. Apalagi, kemendagri ini merupakan kementerian yang memerlukan sosok yang bisa menjaga stabilitas.

"Kemendagri berhubungan dengan daerah. Kalau daerah bergolak tentu mendagri harus bertanggungjawab, Ini soal kestabilan negara," terangnya.
      
Dia mengatakan, kendati ada masalah yang cukup mengguncang, tapi sentuhan Tjahjo untuk merevisi APBD dan evaluasi e-KTP merupakan langkah yang tepat. Sebab, kedua program ini memang memerlukan perbaikan.

"Kalau memang ada rencana perbaikan, maka pemilihannya bisa untuk masalah-masalah yang seperti ini. Untuk masalah yang sensitif, akan lebih baik kalau dibahas matang dulu, baru digelontorkan ke publik," paparnya. (idr)