Dua Juta Ha Lahan Digunakan Ilegal

JAKARTA - Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan (Kemhut) Dahori, mengungkapkan bahwa sampai saat ini ada 2 juta hektare lahan yang masuk kawasan hutan - baik lindung maupun produksi - yang digunakan pengusaha tanpa prosedur jelas alias ilegal. Mereka (pengusaha tersebut, Red) melakukan kegiatan usaha di wilayah kawasan hutan hanya dengan mengantongi izin HGU (hak guna usaha), izin bupati dan sejenisnya.

"Tahun ini, kita akan mengambil tindakan terhadap pengalihfungsian hutan. Memang tidak bisa sekaligus, karena masih banyak kasus yang kita tangani juga," ungkap Dahori, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (18/5).

Dahori mencontohkan, ada 152 kasus pengalihfungsian hutan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang belum bisa dituntaskan tahun ini. Dia menambahkan, kasus alih fungsi hutan makin marak dengan adanya otonomi daerah (otda). Di mana dengan hanya mendapatkan izin kepala daerah, pengusaha sudah bisa menggunakan lahan yang masuk kawasan.

"Lemahnya pengawasan, ditambah tumpang-tindih kebijakan pusat dan daerah, membuat ketidakjelasan dalam pemberian izin. Pemda merasa hutan di wilayahnya adalah kewenangannya, sehingga merasa berhak mengeluarkan izin penggunaan. Padahal, pengalihan fungsi hutan harus ada izin dari Menhut," bebernya.