Dua Kali Dipecundangi, PM May Kembali Ajukan Proposal Brexit ke Parlemen

jpnn.com, LONDON - Partai Unionist Demokrat (DUP) menyatakan dukungan atas proposal Brexit yang diajukan Perdana Menteri Inggris Theresa May. Melunaknya partai di Irlandia Utara tersebut membuat proposal yang sudah dua kali ditolak bisa lolos dalam voting di Majelis Rendah pekan ini.

Sumber Reuters menyebutkan, kemungkinan dukungan itu menguat setelah ada pertemuan antara Partai Konservatif dan DUP. Wakil Ketua DUP Nigel Dodds mengonfirmasi bahwa mereka melakukan pembicaraan positif dengan beberapa menteri kabinet May. Termasuk dengan Menteri Keuangan Inggris Phillip Hammond.

Partai Buruh mengecam perubahan dukungan tersebut. "Ini adalah praktik politik yang korup dan menodai citra Inggris di mata dunia," ujar John McDonnell, kepala kebijakan moneter Partai Buruh. McDonnel menuding Hammond menawarkan anggaran khusus bagi DUP dan Irlandia Utara.

Langkah Konservatif untuk memastikan bahwa proposal bisa lolos pada Rabu nanti terbukti tokcer. Mereka mengincar kubu pro-Brexit dengan momok penundaan perceraian dengan waktu superpanjang. May berkata tegas: jika persetujuan ini tak disetujui, Brexit bakal ditunda selama bertahun-tahun.

"Kalau negosiasi kembali ke titik awal, perpanjangan waktunya bakal jauh lebih panjang. Kita juga wajib mengikuti pemilu Parlemen Eropa Mei nanti," tegas May menurut Sunday Telegraph.

Legislator Esther McVey juga berbalik arah mendukung kesepakatan May. Padahal, mantan menteri Kantor Perdana Menteri itu mengundurkan diri karena tak setuju dengan poin perjanjian. Satu-satunya alasan yang membuatnya berubah haluan adalah opsi no-deal Brexit (tanpa kesepakatan) sudah dihapus.

"Aturan mainnya sudah berubah. Sekarang saya hanya bisa menutup hidung dan menelan kesepakatan itu," ujarnya kepada BBC.

Matthew Elliott, mantan ketua Vote Leave, ikut berbalik mendukung May. Menurut dia, jika Brexit tak dilaksanakan secepatnya, proses perceraian tak akan terjadi. "Kalau proposal lolos, dalam hitungan minggu kita akan bebas dari institusi politik Uni Eropa," ungkapnya.