Dua Kali Diusung PDIP, Bupati Banyuwangi Tanpa Bayar Mahar

jpnn.com - JAKARTA - Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa berdasarkan pengalamannya dua kali maju sebagai calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, sama sekali tak pernah dimintai uang mahar. Alih-alih setor uang ke PDIP untuk memperoleh tiket pencalonan, Anas justru dibantu oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu untuk bisa memenangi pilkada di daerah yang kini dipimpinnya.

Pengakuan Anas itu sebagai tanggapan atas ramainya pemberitaan tentang pernyataan Basuki T Purnama  yang mengaku dimintai mahar oleh partai politik tertentu untuk bisa mencalonkan lagi pada pilkada DKI Jakarta tahun depan. Sebelumnya, gubernur DKI yang lebih beken disapa dengan nama panggilan Ahok itu bahkan menyebut angka mahar yang disorodkan partai politik mencapai Rp 100 miliar.

Namun, Anas justru menuturkan pengakuan yang berbeda ketika dicalonkan PDIP pada pilkada Banyuwangi tahun 2010 atau pun 2015. “Sama sekali tidak ada mahar atau uang yang harus dibayarkan ke partai. Secara resmi maupun tidak resmi, dua kali ikut pilkada ini saya tidak pernah dimintai mahar oleh PDIP,” ujarnya, Sabtu (12/3).

Bekas anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu menegaskan, PDIP tidak hanya memberinya tiket untuk mencalonkan diri. Sebab, kata Anas, partai berlambang kepala banteng itu juga bekerja keras memenangkannya.

Anas lantas menceritakan pengalamannya ketika PDIP membantunya mengerahkan kader sebagai saksi pilkada. Padahal, katanya, biaya untuk membayar saksi tentu tidak sedikit.

“Untuk saksi, sama sekali tidak ada biaya. Malah PDIP menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi saksi di setiap TPS (tempat pemungutan suara, red) yang ada. Ini saya alami betul dan pasti dialami oleh kandidat lain,” tegasnya.

Karenanya Anas yang menang mutlak pada pilkada Banyuwangi 2015 merasakan murahnya ikut pilkada dengan mencalonkan diri melalui PDIP. “Saya hanya diminta mengunjungi pelatihan itu untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja. Ini sangat membantu mewujudkan politik biaya murah, karena salah satu komponen paling mahal dalam Pilkada adalah untuk para saksi,” ucapnya.(rmo/ara/JPNN)