Dua Kali Sengketa Pilkada Ketapang Ditolak MK

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (13/8) sore kembali mementahkan gugatan atau permohonan pasangan Yasyir-Martin terkait hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Ketapang putaran kedua. Mahkamah berpendapat, tidak ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilukada tersebut. Karena itu, permohonan pemohon dianggap tidak terbukti dan tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Penolakan MK ini merupakan kali kedua yang dialami pasangan Yasyir-Martin karena usai pemilukada putaran pertama lalu, gugatan yang mereka sampaikan juga ditolak. Dalam putusannya yang dibacakan hakim MK, Achmad Sodiki, majelis menilai empat pokok permohonan yang disampaikan pemohon yaitu pelanggaran/penyimpangan administratif, intimidasi, praktik politik uang dan pelanggaran penyimpangan lainnya tidak beralasan hukum.

Untuk pelanggaran administratif yang mana pemohon mendalilkan adanya empat kali revisi jadwal pemilukada oleh KPU (Termohon), majelis menganggapnya masih sesuai dengan kewenangan Termohon. “Di samping itu, revisi jadwal juga tidak punya korelasi langsung dengan perolehan suara. Apalagi hal ini tidak pernah dipermasalahkan sejak pemilukada putaran pertama,” kata Achmad.

Dalil pemohon terkait surat undangan dan distribusi logistik yang terlambat, sosialisasi yang kurang dan pelanggaran administratif lain juga dinilai tidak beralasan hukum dan tidak terbukti. Sedangkan untuk pelanggaran intimidasi para saksi pemilu, mahkamah berpendapat hal itu tidak terkait langsung dengan intimidasi kepada para pemilih yang mengancam prinsip kebebasan memilih sehingga memengaruhi perolehan suara. Apalagi hal itu sudah diselesaikan secara adat.