Dua Kota di Malaysia Darurat Asap

Kadivhumas Mabes Polri Brigjen Ronny F. Sompie mengatakan, penyidikan unsur pidana kasus perusakan ataupun pembakaran hutan memerlukan waktu lama. Dia menyarankan agar penyidik Kementerian Kehutanan maupun KLH juga aktif bergerak untuk memberikan sanksi administratif.

 

"Prosesnya (sanksi administratif) lebih mudah," ujar mantan Kapolwiltabes Surabaya itu. Dengan bukti yang cukup jelas, pemerintah bisa mencabut izin usaha perusahaan yang membakar hutan. Setelah perusahaan ditutup, polisi tinggal menjerat oknum yang membakar ataupun yang menyuruh membakar lahan.

 

Cara itu dinilai lebih efektif mengingat UU Kehutanan hanya mengatur sanksi pidana bagi oknum pembakar dan para direksi perusahaan. Perusahaan selaku korporasi hanya dikenai denda sesuai dengan dampak yang ditimbulkan. "Seharusnya instansi terkait, dalam hal ini pemberi izin, melakukan tindakan tegas. Misalnya mencabut izin perusahaan itu," tutur Ronny.

 

Sejauh ini belum ada respons dari pihak Malaysia. Aminuddin, salah seorang atase di KBRI Kuala Lumpur, mengatakan, ada kabar bahwa otoritas Malaysia bakal menyampaikan pernyataan terkait dengan asap. "Kantor Perdana Menteri Malaysia akan membuat kenyataan (baca: pernyataan) pers besok," ujarnya kepada koran ini tadi malam. (byu/mia/c9/ca)