Dua Kubu Satpol PP Bentrok, Gubernur Riau Jangan Diam

jpnn.com - JAKARTA -- Anggota DPR RI Dapil Riau, Hj Nurlia, menyayangkan bentrok petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dua kabupaten, Rokan Hulu dan Kampar saat acara bhakti sosial di Desa Tanah Datar, perbatasan dua kabupaten kemarin.

Politikus Partai Golkar itu meminta Bupatai Rohul, Achmad dan Bupati Kampar, Jefry Noor duduk bersama mencari penyelesaian dengan arif. "Kita berharap ada kearifan dari pimpinan dua kabupaten," kata Nurlia ditemui JPNN di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1).

Menurutnya, kedua Bupati yang anggota Satpol PPnya terlibat bentrok harus bisa menciptakan suasana kondusif di daerah masing-masing. Apalagi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah semakin dekat, sehingga insiden itu tidak memicu bentrok yang lebih luas.

"Tentu kalau pimpinan sudah bicara, masyarakat bisa menuruti, sehingga tidak memicu bentrok antar masyarakat. Silahkan duduk bersama," ujar Anggota Komisi III DPR itu.

Bentrok Satpol PP dua kabupaten itu merupakan rentetan perebutan lima desa oleh Bupati Rohul dan Kampar. Lima desa itu di antaranya Desa Intan Jaya, Muara Intan, Rimba Jaya, Rimba Makmur dan Tanah Datar.

Mahkamah Agung sudah memutuskan lima desa ini masuk ke Kampar. Sementara Bupati Rohul tetap ngotot kelima desa itu berada di wilayahnya.

Menurut Nurlia, bila persoalan ini tidak bisa diselesaiakan maka bisa berdampak buruk pada penyelenggaraan Pemilu yang banyak pihak punya kepentingan, salah satunya hak suara masyarakat.

"Putusan MA itu harus dipatuhi. Tapi silahkan bila ada keberatan dari masing-masing pihak, ajukan ke jalur hukum. (Pejabat) Gubernur Riau harus memfasilitasi kedua Bupati duduk bersama menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin," tandasnya. (fat/jpnn)