Dua Mantan Dubes Tak Ditahan

Namun, pungutan yang seharusnya masuk ke kas negara sebagai PNBP tersebut justru digunakan untuk keperluan pribadi. Pungutan itu terjadi sejak Mei 2000 hingga Oktober 2004. Total mencapai 10.275.684,85 yuan atau sekitar Rp 14,4 miliar dan USD 9.613 (Rp 92 juta).

Marwan menegaskan, kejaksaan belum bisa menentukan berapa uang pengganti yang harus dibayarkan dua mantan Dubes periode 2000–2004 itu. Sebab, kejaksaan masih menunggu perhitungan kerugian negara oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). ’’Jadi, (hasil pungutan) ada yang untuk kepentingan dinas, ada yang masuk kantong pribadi,’’ ujarnya.

Berdasar informasi yang diperoleh, BPKP menjanjikan kepada Kejagung untuk memberikan hasil audit selambatnya akhir bulan ini. Sebelumnya, tim BPKP juga ikut dalam rombongan jaksa penyidik yang terbang ke Tiongkok pada 30 November lalu untuk menyidik kasus biaya kawat tersebut.

Meski bermaksud mengembalikan uang kerugian negara, mantan Kapusdiklat Kejagung tersebut menegaskan kasus itu tetap berjalan. Alasannya, kasus tersebut disidik dengan UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pengembalian uang negara tidak menghilangkan unsur pidana. ’’Tapi, hal itu bisa menjadi hal-hal yang meringankan,’’ jelasnya.