Dua Mantan Kepala Daerah di Kepri dan Eks Kapolres Diperiksa KPK, Ini Kasusnya

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, eks Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan bekas Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang, Kamis (11/11).
Mereka akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan tahun 2016-2018.
Selain tiga saksi di atas, ada juga yang akan diperiksa dari pihak swasta atas nama Norman.
"Pemeriksaan dilakukan di kantor Polres Tanjung Pinang, Jalan Ahmad Yani, Kota Tanjung Pinang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima JPNN.com hari ini.
Dalam perkaranya, KPK telah menetapkan Bupati Bintan periode 2016-2021 Apri Sujadi dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh Umar sebagai tersangka.
Keduanya diduga menerima suap terkait Pengaturan Barang Kena Cukai Dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.
KPK menduga, Apri Sujadi menerima uang Rp 6,3 miliar dari pengaturan cukai rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di BP Bintan pada 207-2018. Sementara itu, Saleh diduga menerima uang senilai Rp 800 juta pada 2017-2018.
Akibat ulah kedua orang tersebut, diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 250 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua bekas kepala daerah dan anggota Polri, Kamis (11/11).
- Respons Kejagung Soal Pengaduan Jampidsus Dinilai Arogan, Tak Sejalan Semangat Presiden
- Anggap Perkara Hasto Bentuk Pesanan, Maqdir Singgung Pemecatan Jokowi dan Keluarga
- Febri Endus Cepatnya Kasus Hasto ke Pengadilan Atensi Khusus yang Tak Wajar, Buktinya?
- Reaksi Hasto setelah Dengar Dakwaan KPK: Ini Daur Ulang demi Kepentingan Politik
- Hasto Kristiyanto: Tanpa Supremasi Hukum, Republik Ini Tak Akan Kokoh
- Sebelum Sidang, Hasto Sebut Kasusnya sebagai Kriminalisasi Politik