Dua Mantan Pejabat Penting Ini Masuk Kepengurusan PDIP
jpnn.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memasukkan nama eks Kepala BNPB Ganip Warsito dan mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto ke struktur kepengurusan parpol berlambang Banteng moncong putih.
Hal demikian terungkap saat Megawati memimpin sumpah janji jabatan pengurus pusat parpolnya masa jabatan 2019-2024 yang diperpanjang sampai 2025 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).
Megawati menaruh Ganip untuk posisi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pusat DPP PDIP dan Andi menjadi Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat DPP PDI Perjuangan.
Cucu Proklamator RI dalam kepungurusan yang diperpanjang juga mengangkat Bonnie Triyana sebagai Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP dan Hendra Gunawan menjadi Kepala Badan Saksi Pusat Nasional DPP PDI Perjuangan.
Diketahui, Ganip Warsito, Andi, Bonnie, dan Hendra turut mengucapkan sumpah janji jabatan anggota DPP PDI Perjuangan yang diperpanjang sampai 2025 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).
Megawati dari atas podium di ruangan utama Sekolah Partai tampak memimpin sumpah yang diikuti seluruh anggota DPP PDI Perjuangan.
"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," kata Megawati mengawali ucapan sebelum membacakan sumpah.
Presiden Kelima RI ini lalu mendiktekan sumpah jabatan yang isinya untuk meminta anggota DPP PDI Perjuangan untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta AD/ART partai.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memasukkan dua mantan pejabat penting dalam kepengurusan DPP PDIP. Ini nama-namanya.
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen