Dua Menteri Asal PDIP Tak Kompak Soal RUU Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terkesan tidak kompak dalam menyikapi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang diusulkan DPR.

Hari ini saja, dua menteri Kabinet Kerja terdapat ketidaksinkronan pernyataan mengenai Surat Presiden (Surpres) erkait pembahasan RUU tersebut bersama DPR.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan Presiden Joko Widodo telah sepakat membahas RUU Pertembakauan dengan DPR. Bahkan Yasonna menyatakan segera mengirim Surpres ke gedung Dewan di Senayan.

Namun, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pendapat berbeda dengan Yasonna, rekan satu partai di PDI Perjuangan itu.

Menurut Pram, sapaan Pramono, hasil rapat kabinet (Ratas) yang dipimpin presiden dan wakil presiden memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan pertembakauan.

Memang, katanya, ketika itu ada dua alternatif. Apakah pemerintah perlu mengajukan daftar inventaris masalah (DIM) atau tidak menyikapi RUU usulan DPR sehingga diutuslah Menteri Perdagangan,

Selanjutnya, Menkumham berkoodinasi dengan pimpinan Baleg DPR. Akan tetapi hal itu tidak memengaruhi sikap pemerintah terhadap RUU Pertembakauan.

"Kan ada dua alternatif, apakah perlu pakai DIM atau tidak perlu pakai DIM. Dua-duanya prinsipnya adalah posisi pemerintah tidak berubah bahwa menganggap RUU Pertembakauan belum diperlukan, karena PP-nya sudah lengkap dan juga peraturan-peraturan yang lain sudah lengkap,” ujar Pramono.