Dua Menteri Kompak Konsolidasi Akses Pariwisata

Juga pembangunan pelabuhan dan bandar Marina, dan rencana pengalihan pengelolaan pelabuhan kepada Pelindo III, seperti Labuan Bajo.

Menpar Arief juga meminta para eselon di Kemenhub agar lebih cepat dalam hal deregulasi, seperti izin terbang private jet, untuk CIQ In dan CIQ Out di Bandara basis Yacht. 

Misalnya, AMQ-SQQ PP untuk destinasi Raja Ampat. Perlu diterbitkan kebijakan berisi prosedur tetap (protap)  pemberian izin kepada private jet yang terbang antar bandara domestik.

“Kalau dilarang, ini juga tidak masuk akal. Misalnya ada investor yang datang membawa private jet, turun di Jakarta atau Bali, untuk menuju ke destinasi yang dimaksud tidak boleh menggunakan private jetnya, melainkan harus menggunakan regular flight. Ini yang aneh dan tidak sejalan dengan perkembangan zaman,” ungkap Arief Yahya yang didampingi Dirjen Pengembangan Destinasi dan Industri Dadang Rizky, serta Stafsus Menpar Bidang Connectivity, Judi Rifajantoro.  

Judi menambahkan, soal airlines, diharapkan ada kemudahan perizinan untuk pengembangan rute baru.

Juga diharapkan melakukan pengembangan Network Airlines untuk mendukung pertumbuhan kunjungan wisman. Lalu membuka rute baru ke pasar-pasar utama wisman.

Soal air service agreement, diharapkan juga memastikan ketersediaan seats untuk regular flight yang diperoleh melalui Air-Talk, mendorong implementasi open-skies “dari-ke pasar-pasar utama wisman” (single country), contoh: Indonesia-RRT, dan mempercepat Air-Talk (G-to-G) dengan negara yang memiliki Hub-Airport besar dengan airlines yang kuat, contoh: UEA (Dubai dan Abu Dhabi) dan Qatar.

Soal Airport dan Air Navigation, otimalisasi slots pada bandara favorit (DPS, CGK, SUB, dan JOG) melalui pembenahan prosedur, penambahan SDM, dan pemanfaatan IT.