Dua Ormas Bentrok di Jaksel, Mendagri Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait dua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bentrok di sekitar Mall Gandaria City, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (11/9).

Mendagri mengingatkan, setiap ormas harus patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16/2017 tentang Penetapan Perppu 2/2017 tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Dalam Pasal 59 Ayat 3 huruf c menyatakan, ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (13/9).

Selain itu, dalam Pasal 59 Ayat 3 huruf d, kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Misalnya, sweeping, penggeledahan dan sejumlah kegiatan lain.

Lebih lanjut Tjahjo menyatakan, sejumlah sanksi dapat dikenakan terhadap ormas yang melanggar ketentuan tersebut. Pada Pasal 62 ayat 1 UU Ormas disebutkan, sanksi peringatan tertulis satu kali selama tujuh hari.

Jika peringatan tidak dipatuhi, dalam ayat 2 disebutkan, menteri terkait dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian kegiatan terhadap ormas yang dimaksud.

"Kalau tetap tak dipatuhi, menteri dapat mencabut surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum ormas tersebut," ucapnya.