Tjahjo Belum Usulkan Pati Polri Calon Pj Gubernur ke Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, dua perwira tinggi (pati) Polri berpangkat inspektur jenderal yang direncanakan akan menjadi penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara belum diusulkan ke Presiden Joko Widodo. Dua petinggi Polri itu adalah Irjen Mochammad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin.
"Belum saya ajukan ke Bapak Presiden usulan nama Pj/Plt (pelaksana tugas, red),” kata Tjahjo melalui pesan singkat, Minggu (28/1).
Menurutnya, pengisian kekosongan jabatan gubernur di provinsi yang menggelar pilkada baru bisa dilakukan setelah masa jabatan kepala definitifnya berakhir. Tjahjo mengatakan, masa jabatan gubernur di dua provinsi itu baru berakhir pada Juni 2018.
Namun, Tjahjo memastikan Kemendagri tidak akan membiarkan kekosongan jabatan kepala daerah sehari pun. Karena itu, Kemendagri akan menunjuk penjabat atau pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan hingga ada gubernur definitif hasil pilkada.
Tjahjo mengakui, dirinya telah menyampaikan secara lisan perihal dua jenderal Polri itu calon Pj gubernur itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Hanya saja, surat resminya belum keluar.
"Mendekati Juni kami ajukan ke Mensesneg untuk persetujuan keppres. Jadi belum sampai tahap presiden setuju, pasti ada telaahan dari Setneg," papar mantan sekjen DPP PDI Perjuangan itu.(fat/jpnn)
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, dua perwira tinggi Polri berpangkat irjen yang akan menjadi penjabat gubernur di dua provinsi belum diusulkan ke Jokowi.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini
- Mendagri: Tiga Pilar Kekuatan Negara Dimulai dari ASN Berkualitas
- Pj Bupati Tapanuli Utara Bikin Gaduh, Mendagri Didesak Segera Mencopot
- Kecewa, Jajaran OPD dan Camat di Nias Barat Adukan Kinerja Plt Bupati ke Mendagri
- Canangkan Gerbangdutas 2024 di Kalbar, Mendagri Tito Disambut Ratusan Penari
- Partisipasi Pemilih Tinggi, Legitimasi Hasil Pilkada Makin Kuat