Dua Pati Polri Jadi Plt Gubernur, Fadli Zon Ketar-ketir

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkhawatirkan penunjukan terhadap perwira tinggi (pati) Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur di provinsi yang menggelar pilkada. Pasalnya, penunjukan pati Polri sebagai Plt kepala daerah berpotensi memunculkan konflik kepentingan. 

Menurut Fadli, bisa saja Plt gubernur dari unsur Polri nantinya berhubungan dengan salah satu pasangan calon. Apalagi jika di provinsi tersebut ada calon dari unsur Polri.

"Ya itu justru bisa jadi konflik kepentingan. Mereka pasti berhubungan, bisa terkait," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/1). 

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu mengatakan, penunjukan pati Polri sebagai Plt gubernur memang berpotensi memicu kecurigaan publik. Sebab, tidak menutup kemungkinan akan ada anggapan masyarakat bahwa penunjukan pati Polri sebagai Plt gubernur untuk pemenangan calon tertentu.

"Ya anggapan masyarakat langsung tertuju ke sana, ya kan. Ini bisa mengarah pada suatu pilkada curang dengan mengerahkan mesin birokrasi dan sebagainya. Ini anggapan loh ya," ujarnya. 

Fadli menambahkan, meski Plt kepala daerah bertindak betul-betul adil dan tidak berpihak, tapi secara imaji tetap bisa menimbulkan sangkaan dan hal yang tidak perlu. Karena itu, katanya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seharusnya menunjuk sekretaris daerah atau pejabat senior lain yang mempunyai kemampuan untuk menjadi Plt. 

"Saya kira ini ada suatu kenaehan dalam penunjukan oleh Mendagri (Tjahjo Kumolo). Mendagri seharusnya bisa merevisi," katanya.

Sebelumnya Wakapolri Komjen Syafruddin mengungkapkan, ada dua pati Polri berpangkan inspektur jenderal yang menjadi Plt gubernur. Yakni Asisten Operasi Kapolri Asops Kapolri sebagai Plt gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt gubernur Sumatera Utara.(boy/jpnn)