Dua Pemilu Terakhir Hasilkan Pemerintahan 'Jongos' Asing
Jumat, 13 Juli 2012 – 15:12 WIB
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan kegagalan bangsa dan negara ini dalam memilih presiden yang benar-benar mengurus rakyat, negara dan bangsanya sesungguhnya gambaran riil dari kegagalan partai politik dalam melaksanakan perintah konstitusi.
Kegagalan serupa, menurut Margarito juga bakal terulang pada pemilu presiden 2014 mendatang yang ditandai dengan penyusunan undang-undang Pemilu Presiden yang sangat kental dengan kepentingan partai politik itu sendiri dan mengabaikan kebutuhan bangsa ini terhadap kepemimpinan yang benar-benar mementingkan rakyat, bangsa dan negara ini.
"Indikasinya jelas. Undang-undang yang DPR buat hanya berorientasi untuk meloloskan calon presidennya masing-masing. Soal kepemimpinan bagaimana yang diperlukan oleh bangsa dan negara ini tidak pernah jadi landasan berpikir DPR," kata Margarito Kamis, di press room DPR, gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Kamis (12/7).
Dua kali pemilu presiden terakhir lanjut dia, hanya menghasilkan pemerintahan yang berfungsi sebagai "jongos" asing. "Papua kacau dan Kalimantan amburadul karena sumberdaya alamnya dikuras asing, bukti bahwa pemerintah jadi "jongos" asing," imbuh Margarito.
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan kegagalan bangsa dan negara ini dalam memilih presiden yang benar-benar mengurus rakyat,
BERITA TERKAIT
- 629 Karhutla Terjadi di Indonesia Sepanjang 2024
- BMKG: Seluruh Jakarta Diguyur Hujan Ringan pada Jumat Pagi
- Hakim PN Medan Tolak Eksepsi Ratu Entok Terdakwa Penista Agama
- BPBD Sumenep Dirikan Posko Siaga Untuk Tekan Risiko Bencana
- Laskar Merah Putih Minta Majelis Hakim PN Tanjung Karang Tegakkan Keadilan
- KPK Diminta Tuntaskan Perkara Korupsi yang Mandek di Periode Sebelumnya