Dua Persoalan Ini Masih Menjadi PR Besar Pemerintah, Pelaku Usaha dan...
Bagi PKB, menurut Cak Imin, kenaikan upah dan peningkatan syarat-syarat kerja tentu penting, namun daya tahan industri dan memelihara kemampuannya untuk berekspansi juga sama penting.
Oleh karenanya, sudah saatnya upah tidak lagi dilihat sebagai tujuan, namun sebagai alat/instrument. Baik sebagai instrument untuk mempromosikan peningkatan skill, mendukung kenaikan daya saing serta mendongkrak daya beli rakyat.
"Upah sebagai tujuan mensyaratkan kenaikan setinggi mungkin, apapun eksesnya. Namun upah sebagai instrument menjaga dengan cermat agar kenaikan upah sejalan dengan peningkatan skill dan daya saing," tuturnya.
Cak Imin berkata, pro-poor sekaligus pro-growth adalah keberpihakan kepada yang miskin dengan tetap memberi kepastian pada para pemodal.
Yang perlu diketahui populasi yang bekerja mencapai 118.411.973 orang (BPS, Nov 2016, red). Dari jumlah itu 40,65% berpendidikan tamat/tidak tamat SD, 18,14% hanya tamat SMP dan 17,45% tamat SMA. Peringkat Human Capital kita ada di urutan 72 dunia dan urutan 6 ASEAN.
"Jika kita tidak waspada, tentu tidak lama lagi Kamboja, Laos, Myanmar bisa melewati kita dalam lomba lari global ini. Kami berharap kita semua dapat satu kata dan satu langkah untuk mengatasinya," katanya.
Cak Imin melanjutkan, the poorest of the poor, yang termiskin dari yang miskin lah
golongan yang paling membutuhkan pembelaan, perhatian dan kepedulian.
"Untuk merekalah Negara ini didirikan. Sekalilagi selamat Hari Buruh 1 Mei 2017 ," tandasnya.(fri/jpnn)
Keterbatasan skill dan rendahnya kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah, pelaku usaha dan serikat pekerja di Indonesia.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Menaker Yassierli: Formula UMP 2025 Masih Dirumuskan
- WPC dan GPA Serukan kepada Pemerintah untuk Turut Mengakhiri Polusi Plastik
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset