Dua Syarat Penting bagi Cawapres Jokowi versi Ekonom
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Yopie Hidayat mengharapkan Joko Widodo (Jokowi) menggandeng sosok yang paham perekonomian sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2019. Selain itu, hal yang perlu menjadi modal bagi cawapres pendamping Jokowi adalah figur yang memiliki dukungan kuat dari partai politik.
“Tanpa dukungan politik dari partai, tidak mungkin pendamping Jokowi akan dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Presiden dan wakilnya malah akan lebih sibuk menyelesaikan tarik-menarik di panggung politik ketimbang bekerja secara riil,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/7).
Mantan staf khusus Boediono saat menjadi wakil presiden itu menambahkan, Jokowi harus mencari figur pendamping yang punya kemampuan teknokrat, tapi juga punya dukungan kuat partai politik. “Tanpa itu, masalah mendasar kita tak akan pernah teratasi,” katanya.
Yopie mengatakan, tantangan bagi pemerintah dalam lima tahun ke depan salah satunya adalah menjaga stabilitas kurs rupiah. Menurutnya, sumber masalahnya adalah defisit neraca transaksi berjalan atau current account.
“Dolar yang masuk ke negeri ini dari hasil ekspor lebih sedikit daripada dolar yang keluar untuk membayar impor dan sebagainya. Ini sebabnya mengapa rupiah terus melemah terhadap dolar,” jelasnya.
Untuk mengatasi defisit current account, kata Yopie, membutuhkan upaya terkoordinasi di antara semua menteri, terutama di bidang ekonomi. Menurutnya, agar Indonesia memperoleh dolar lebih banyak maka ekspor harus digenjot agar angkanya melebihi pengeluaran untuk impor.
“Jika sekarang temanya pembangunan infrastruktur, lima tahun mendatang temanya harus industrialisasi. Selain untuk meningkatkan penerimaan ekspor, otomatis rakyat akan lebih sejahtera jika Indonesia berhasi melakukan industrialisasi,” ujarnya.(bay/JPK)
Tanpa dukungan politik dari partai, tidak mungkin pendamping Jokowi di pemerintahan akan bisa menjalankan tugasnya secara maksimal.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi